SISTEM POLITIK INDONESIA

A.   Pengertian sistem Politik

1.      Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

2.      Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

3.       Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

4.      Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,

B.   Perbedaan sistem politik di berbagai Negara

1.      Sistem Politik Di Negara Komunis

Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat

2.      Sistem Politik Di Negara Liberal

Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas,  sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas.

3.      Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

a.       Ide kedaulatan rakyat

b.      Negara berdasarkan atas hokum

c.       Bentuk Republik

d.      Pemerintahan berdasarkan konstitusi

e.       Pemerintahan yang bertanggung jawab

f.       Sistem Pemilihan langsung

g.      Sistem pemerintahan presidensiil

4.       Pendekatan Sistem Politik Negara

Untuk mengetahui adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara, terlebih dahulu perlu dipahami fungsi dari sistem politik tersebut.Terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung ter;ibat dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintahan, tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Ketiga fungsi itu adalah :

a.       Sosial Politik .

Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk umum, bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.

b.      Rekrutmen politik .

Rekrutmen merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

c.       Komunikasi politik.

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarkat danmelalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam mmpelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1.      Pendekatan Sejarah.

Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Ada tiga factor yang mempengaruhi pendekatan ini, yakni masa silam (the past), masa sekarang (the present), dan masa yang akan datang (the future)

2.      Pendekatan Sosiologis.

Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu mempelajari sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di suatu negara. Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara.

3.      Pendekatan Kultural/Budaya.

Pendekatan ini dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya.

4.      Pendekatan Psikologi Sosial/Kejiwaan.

Masyarakatan Dalam pendekatan dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-sikap politik.

5.      Pendekatan Filsafat.

Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat atau bangsa itu.

6.      Pendekatan Ideologi.

Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dan dipelajari dari ideology bangsa/negara yang berlaku didalam negara itu.

7.      Pendekatan Konstitusi dan Hukum,

Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dari konstitusi dan undang-undang serta hukum yang berlaku dedalam negara itu.

5.      Perbedaan Sistem Politik

Memahami perbedaan sitem politik yang ada pada setiap negara bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu waktu untuk mengadakan studi mendalam tentang apa dan bagaimana suatu negara dijalankan dengan sistem politik yang dianutnya.

a.       Sistem politik negara Inggris

1.      Masyarakat Inggris sejak abad 19, mulai mengubah bentuk ekonominya dari ekonominya pertanian dan kerajinan tangan menjadi masyarakat industri modern.

2.      Kondisi Sosiologis,Kondisi masyarakat Inggris yang semula agraris feodal, dengan cepat menyesuaikan diri menjadi masyarakt industry modern.

3.      Kondisi Kultural/Budaya,Sebagian masyarakat Inggris memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang baik. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan.

4.      Kondisi Psiko-Sosial/KejiwaanMasyarakat,Mayoritas masyarakat Inggris sangat menghormati simbol-simbol kekuasaan negara, seperti ratu atau raja, lembaga pemerintah, dan lain-lain.

5.      Pedoman Filsafat,Masyarakat Inggris akan sangat mendukung rezim yang berkuasa, mana kala para penguasa juga mentaati undang-undang politik asasi. Dan jika dilanggar maka akan menghadapi perlawanan.

6.      Paham atau Ideologi yang Diterapkan,Penerapan Ideologi negara Inggris yang juga pada umunya dianut oleh negara-negara Erofa (Barat) adalah ideology liberal.

7.      Pedoman Konstitusi danHukum,Kekuasaan pemerintah Inggris lebih banyak dibatasi oleh konvensi (hukum tidak tertulis) dari pada hukum formal. Dalam struktur politik pemerintah Inggris, pemegang peran politik pusat digolongkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: para menteri kabinet, para pegawai negeri senior, dan para pegawai tidak tetap lainnya. Para pemegang peranan politik pusat, pengalaman/senioritas sangat dihargai. Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh kabinet (perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majeis Tinggi. Peranan parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet. Sedangkan perdana menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan oleh pemerintahnya akan diputuskan dalam parlemen tepat pada waktu yang telah ditetapkan, dan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki oleh parlemen.

b.      Sistem politik negara Republik Indonesia

1.      Latar Belakang Sejarah

Terjadinya Negara Konstitusi Republik Indonesia telah melalui perjalanan politik yang panjang. Bangsa Indonesia harus menghadapi Kolonial Belanda selama lk. 350 tahun, dan bala tentara Jepang selama lk. 3,5 tahun untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan yang akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

2.      Kondisi Sosiologis

Kondisi bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan, sangat merasakan penderitaan dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia yang multibangsa, agama, ras dan antar golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

3.      Kondisi Kultural/Budaya

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi multicultural, berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan. Semangat menjenjeng tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara telah tertanam di dada setiap warga negara .

4.      Kondisi Psiko-Sosial/KejiwaanMasyarakat

Bangsa sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Hal ini menyebabkan negara pernah mengalami penjajahan dari Kolonial Belanda maupun Jepang

5.      Pedoman Filsafat Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup.

6.      Paham atau Ideologi yang diterapkan Ideologi Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Sumber dari segala sumber hukum)

7.      Pedoman Konstitusi dan Hukum

C.    Peran serta dalam sistem politik di Indonesia

a.       Ciri masyarakat politik

Pada umumnya masyarakat politik adalah masyarakat yang mengembangkan Partipasi politik terhadap sistem politik negaranya dan sangat di pengaruhi oleh;

1. Pendidikan politik warga negaranya

2. Kesadaran Politik warga negaranya

3. Budaya Politik yang berkembang di masyarakat

4. Dan cara sosialisasi politik masyarakatnya

b.      Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan Sebelum membahas perilaku politik yang sesuai aturan, maka terlebih dahulu kita pelajari mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara yang dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Yang sesuai aturan seperti:Pemberian suara/Voting, Diskusi Politik, Kegiatan Kampanye,Pengajuan Petisi, Berdemonstrasi),  kegiatan politik yang tidak sesuai aturan seperti ( Tindak kekerasan politik terhadap harta benda perusakan, pemboman, pembakaran, Tindak kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan) .

Contoh peran serta dalam sistem politik Cara-cara yang umum yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi atau peran serta dalam melakukan partisipasi politik adalah:

1.      Memberikan suara dalam pemilu

2.      Terlibat dalam kampanye

3.      Diskusi Politik

4.      Komunikasi individual dengan pejabat politik / administratif

5.       Demonstrasi.

6.      Dll

D.    Partisipasi politik Warga Negara

Partisipasi politik warga negara diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam bidang politik.

Bentuk-bentuk partisipasi warga Negara

a)      Partisipasi dalam bentuk konvensional :

v  Pemberian suara (Votting)

v  Diskusi politik

v  Kegiatan kampanye

v  Membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan

v  Komunikasi individual dengan pejabat politik

b)      Non-Konvensional :

v  Pengajuan petisi

v  Berdemonstrasi, mogok dan kofrontasi

v  Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda; perusakan, pemboman, pembakaran

v  Tindakan kekerasan politik terhadap manusia; penculikan, pembunuhan/pembantaian, perang dan revolusi.

Mengapa partisipasi politik setiap orang berbeda?

Ada 2 Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang yaitu :

1.      Kesadaran Politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan. Minat dn perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik tempat ia hidup

2.      Kepercayaan politik yaitu sikap dak kepercayaan seseorang terhadap pemerintahannya, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atai tidak

Tipe-tipe partisipasi politik yaitu :

1.      Partisipasi politik aktif, Kesadaran  dan kepercayaan politik yang tinggi.

2.      Partisipasi politik Apatis, Kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah

3.      Partisipasi politik pasif, Kesadaran politik rendah sedangkan kepercayaan politik rendah.

4.      Partisipasi politik Militan radikal, Kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan politik rendah

Bentuk – Bentuk  Partisipasi Politik

Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi  4  (empat)  bentuk partisipasi politik:

1.      Kegiatan  pemilihan

2.      Lobbying

3.      Kegiatan  organisasi

4.      Mencari  koneksi

5.      Tindakam  kekerasan

Contoh  Peran  Aktif  Dalam  Kehidupan Politik

Lingkungan  keluarga,  misal : musyawarah  keluarga; pemasang  atribut  kenegaraan  pada hari  besar nasional; membaca  dan  mengikuti  berbagai berita  di media masa dan elektronik.

Lingkungan sekolah,  misal :  pemilihan  ketua  kelas, ketua osis,  dan  lain-lain;  pembuatan  AD - ART  dalam  setiap organisasi yang  diikuti;  forum-forum  diskusi  atau musyawarah; membuat  artikel  tentang  aspirasi  siswa.

Lingkungan masyarakat,  misal : partisipasi  dalam  forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.

Lingkungan bangsa dan bernegara,  misal :  menggunakan hak  pilih dalam  pemilu;  menjadi  anggota  aktif  dalam  partai politik;  ikut aksi  unjuk  rasa  dengan  damai,  dan  sebagainya.

E.     Kesimpulan.

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan.

Terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung ter;ibat dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintahan, tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Sosial Politik, Rekrutmen politik, Komunikasi politik. Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu mempelajari sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di suatu negara. Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara.

Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.