Dampak Pelaksanaan Tanak Paksa Bagi Rakyat Pulau Jawa

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman-tanaman ekspor pada masa pemerintah Hindia Belanda mengangkat Johanes van den Bosch sebagai gubernur. Kegagalan VOC dalam usaha mencari keuntungan di daerah koloninya membawa negeri Belanda ke dalam kemiskinan dan hutang-hutangnya. Dengan banyaknya pejabat yang melakukan korupsi merajalela di tubuh VOC yang pada akhirnya badan usaha perdagangan harus dibubarkan.

Sejak awal abad ke 19 pemerintah Belanda mengeluar biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik di negeri Belanda sendiri ( Pemberontakan Belgia ) maupun di Indonesia ( terutama perlawanan di Ponegoro ) sehingga negara Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar

Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan maka Johanes van den Bosch di tugaskan untuk mengembalikan eksistensi Belanda di negeri jajahannya. Dengan tugas pokok penggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negera,membayar utang dan membiayai perang. Dengan demikian sistem tanam paksa menjadi sebuah pilihan untuk dijalankan guna pencapaian keuntungan negeri Belanda dalam hal produksi tanaman ekspor. Kegagalan sistem pajak tanah menyakinkan van den Bosch bahwa pemulihan sistem penyerahan wajib perlu sekali untuk memperoleh hasil tanaman dagangan yang dapat di ekspor ke luar negeri (Nugroho Notosusanto, et, 1993 : 98).

Tanam paksa atau cultuur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktek cultur stelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian  

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.

B.     Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan tanam paksa di pulau Jawa, sebagai berikut :

1.      Latar belakang apa yang menyebabkan diterapkan sistem tanam paksa di pulau Jawa

2.      Bagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa di pulau Jawa

3.      Bagaimana dampak pelaksanaan tanam paksa bagi Pemerintah Hindia Belanda dan rakyat pulau Jawa

C.    Tujuan Penulisan

               Selain sebagai kewajiban penulis dalam menempuh pendidikan pada jurusan IPS Sejarah di Universitas Samudra Langsa khususnya dalam mengikuti perkuliahan”Met.& Historiografi Sejarah “ juga penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1.      Untuk mengetahui penyebab – penyebab terjadinya Sistem Tanam Paksa di pulau Jawa

2.      Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa di pulau Jawa

3.      Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Sistem Tanam Paksa bagi Pemerintah Hindia Belanda dan rakyat pulau Jawa

D.    Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan makalah ini penulis menggunakan metode sejarah Kritis dan Metode Historis dengan melalui empat langkah tahapan yaitu :

1. Mencari dan mengumpulkan sumber dan data sebanyak mungkin dan relevan dengan penulisan ini baik diperpustakaan maupun ditempat – tempat yang lain.
2. Melakukan kritikan terhadap sumber dan data yang ada baik yang bersifat kritik interern maupun kritik yang bersifat ekstern.
3. Memunculkan fakta – fakta atau mengiterprestasikan sumber dan data dari sumber – sumber yang telah penulis dapatkan.
4. Melakukan historiografi yaitu langkah penyusunan dan penulisan kembali atas sebuah peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dalam bentuk karya tulis atau makalah ini hingga terbentuklah penulisan baru sebagaimana yang tersaji dihadapan kita ini

E.     Ruang Lingkup Pembahasan

Sesuai dengan maksud penulisan makalah ini maka penulis membatasi diri tentang luas ruang lingkup pembahasan yang mengkhususkan diri pada bahasan tentang Dampak Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Terhada Rakyat Pulau Jawa Tahun 1830 – 1870

BAB II

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SISTEM TANAM PAKSA

A.                Pengertian Tanam Paksa

Cultuurstelsel ( harafial : Sistem kultivasi atau secara kurang tepat di terjemahkan sebagai sistem Budaya ) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa,adalah peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal johannes van den Bosch pada tahun 1930 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor,khususnya kopi,tebu,dan tarun (nila).Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah colonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah colonial.Penduduk desayang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

B.                 Penyebab Terjadinya Tanam Paksa di pulau Jawa

Seperti telah penulis ulas sebelumnya, sistem pajak tanah yang dikenalkan oleh Raffles sejak 1811-1816 telah membawa beberapa persoalan terhadap kaum feodal Jawa di daerah-daerah taklukan dan juga perubahan penting berupa sistem kepemilikan tanah oleh desa. Kekecewaan para feodal terhadap sistem ini telah mendorong lahirnya pemberontakan kerajaan. Pemberontakan ini kemudian lebih dikenal dengan Perang Jawa atau perang Diponegoro.

Namun kalangan sarjana juga mengidentifikasi bahwa meletusnya perang ini juga diakibatkan oleh keresahan para priayi yang mendapatkan keuntungan dari sistem Raffles khususnya para priayi Surakarta yang telah mengikuti lelang penguasaan tanah sistem Raffles (Rajagukguk: 1994) namun sistem ini dinyatakan tidak berlaku oleh Belanda.

Perang ini telah membawa kerugian besar bagi Belanda yang pada saat itu belum pulih dari kerugian selama Perang Eropa. Namun, menurut Onghok Ham, Perang Diponegoro (1825-1830) juga telah memberi sumbangan penting bagi Pemerintah Belanda dalam memahami seluk beluk penguasaan tanah di Jawa pedalaman. Sebab, dukungan dan sekaligus perlawanan para priayi terhadap pihak kolonial telah membuka pemahaman mereka bahwa sandaran kekuasaan Belanda di Jawa hanya dapat bertahan jika para priyayi berkolaborasi dengan mereka. Kolaborasi ini juga akan membawa stabilitas Jawa untuk dapat lebih memberi keuntungan colonial.

Kekalahan yang dialami oleh pihak kerajaan dalam perang ini telah membuat keresahan yang dialami oleh para priayi-priayi semakin meningkat. Sebab, dalam situasi politik yang tidak stabil tersebut, intrik-intrik politik terkait kesetiaan para priayi kepada raja tentu merupakan isu yang sangat sensitif. Sehingga, setiap saat mengancam kedudukan sosial mereka.

Dalam posisi ini, Belanda sebagai pemenang perang yang telah memahami hubungan sosial ini, menawarkan sebuah solusi politik yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan para priyayi. Tawaran tersebut adalah pemberian tanah milik, gaji uang bulanan, dan kedudukan yang dapat diwariskan. Bagi para priyayi, dalam situasi politik yang demikian, tawaran ini adalah kesempatan yang sangat menggiurkan. Sebab, unsur ketidakpastian tentang status sosial dan kepemilikan tanah yang selama ini melekat dalam sistem politik feodal kerajaan Jawa terhadap para priayi dihilangkan.

Keuangan Belanda merosot karena selain kerugian VOC yang harus dibayar juga karena biaya yang amat besar untuk menghadapi perang Diponegoro dan perang Paderi. Di Eropa, Belgia memisahkan diri pada tahun 1830 padahal daerah industri banyak di wilayah Belgia.
Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut maka diberangkatkanlah Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan tugas meningkatkan penerimaan negara untuk mengatasi masalah keuangan Pemerintah Hindia Belanda.Bagaimana cara Van den Bosch meningkatkan penerimaan negara? Van den Bosch memberlakukan sistem tanam yang kemudian menjadi tanam paksa.

C.                Aturan – Aturan Tanam Paksa

Ketentuan pokok dari sistem tanam paksa tertera dalam Staatblad (lembar negara) tahun 1834 no.22 dan mulai dijalankan di Jawa (Nugroho Notosusanto, et, 1993 : 99-100) sebagai berikut :

1.      Persetujuan-persetujuan akan diadalan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.

2.       Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

3.       Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk tanaman padi.

4.      Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

5.      Tanaman dagangan yang dihasilkan untuk tanah-tanah yang disediakan, wajib diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda; jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus dikembalikan kepada rakyat.

6.      Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.

7.      Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Ketentuan-ketentuan di atas memang tampak tidak begitu menekan rakyat. Alasannya adalah beberapa poin yang jelas mengakomodir kepentingan petani atas hak mereka dalam mengambil hasil panennya. Di samping itu juga rakyat tidak terlalu dibebani dengan menanam dan memeliharan tanaman seperti tanaman padi. Dalam prakteknya ternyata sistem ini memaksa rakyat menjalani apa yang mereka tidak duga-duga.

D.                Pelaksanaan Tanam paksa

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (Kopi, Tebu dan Nila atau indigo). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa.

Dalam pelaksanaan sistem ini pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan aparat tradisional untuk menguasai dan memerintah rakyat. Kepala desa merupakan mata rantai antara petani dan pejabat-pejabat bangsa Indonesia yang lebih tinggi tingkatnya, yang mencapai puncaknya pada bupati (yang disebut regent oleh Belanda), yaitu seorang bangsawan yang mengepalai kabupaten ( M.C. Ricklefs, 2005 : 262).

Bupati bertanggung jawab kepada pemerintahan Hindia Belanda. Para pejabat baik yang berkebangsaan Eropa maupun bangsawan Indonesia yang melaksanakan sistem tanam paksa inidibayar berdasarkan porsentase dari komoditi pertanian yang diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Ini merupakan salah satu sumber korupsi yang tumbuh subur dan perangsang munculnya tuntutan-tuntutan yang bersifat memaksa atau memeras rakyat.

Hasil-hasil bumi yang ditaksir terlalu kecul, perdagangan swasta dibidang komoditi pertanian pemerintah semakin meningkat dan transaksi-transaksi yang curang berkembang dikalangan pejabat-pejabat pribumi, orang-orang Belanda dan pera pedagang Cina. Pemerintah kolonial di Batavia tidak pernah mampu memantau dan mengontrol pengawasan pelaksanaan perintah-perintah (M. C. Ricklefs, ibid).

Salah satu akibat yang penting dari tanam paksa adalah meluasnya bentuk milik tanah bersama (milik komunal). Hal ini disebabkan karena para pengawai pemerintah kolonial cenderung untuk memperlakukan desa dengan semua tenaga kerja yang tersedia dan tanah pertanian yang dimiliki penduduk sebagai satu keseluruhan untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam menetapkan tugas menanam tanaman yang ditetapkan.

Pelaksanaan tanam paksa dapat dijalankan dengan unsur kekerasan di tinjau dari segi ekonomis tidak efisien karena banyak pemborosan terjadi dalam penggunaan tenaga kerja. Hal ini tentu sangat mudah dilaksanakan oleh pemerintah karena menggunakan kepala desa sebagai komando dalam penggarapan tanah. Dalam ketentuan sistem tanam paksa dijelaskan bahwa tanah rakyat yang digunakan untuk penanaman tanaman ekspor adalah seperlima dari milik rakyat, namun kenyataan di lapangan angka ini hampir separoh atau lebih dari tanah rakyat yang digunakan. Artinya kesepakan dari sebuah ketentuan yang dibuat tidak dijalankan dengan baik, hal ini yang merupakan awal proses kecurangan para pegawai pemerintah dan pejabat pribumi untuk meraih keuntungan.

Untuk melakukan pekerjaan tanam paksa yang seharusnya tidak melebihi pekerjaan penanaman padi dan tanaman milik mereka sendiri. Praktek di lapangan menunjukan bahwa adanya sebuah penyimpangan diantaranya adalah rakya dipaksa bekerja jauh lebih lama dari garapan tanaman milik mereka dan upah yang diperoleh juga sangat renda dari porsentasi pekerjaannya. Tekalan yang paling berat atas rakyat terdapat di daerah-daerah tanaman indigo terutama di daerah Parahyangan (Nugroho Notosusanto, et, 1993 : 104).

Indigo merupakan salah satu tanaman ekspor yang paling laku di pasaran Eropa. Penanaman indigo dilakukan dengan skala besar yang melibatkan tenaga rakyat yang lebih banyak karena memerlukan lahan yang besar dan jaraknya pun jauh dari pengolahan hasil panennya. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan lahan padi, hal ini ternyata menggangggu bagi proses penanaman padi sehingga rakyat sangat tidak dapat menanam tanaman subsiten untuk menopang kehidupan mereka.

Pada 1840, area di bawah tanaman indigo berjumlah 42.833 bau melibatkan 207.118 keluarga petani. Perkembangan pada 1860 perkebunan indigo meliputi 15.546 bau sedangkan rumah tangga petani yang terlibat dalam penanaman berjumlah 103.214 (A. M. Djuliati Suroyo dalam J. Thomas Lindblad (ed), 2002 : 123). Pelaksanaan tanaman indigo mengalami kegagalan disebabkan oleh keuntungan yang kecilyang diberikan kaum petani, para petani sering membuat hutang untuk membayar pajak tanah. Di samping itu juga kegagalan disebabkan oleh tanaman indigo menanduskan tanah dibandingkan dengan tanaman lain sehingga ada keengganan baik dari petani maupun kepala desa yang ditugaskan pemerintah kolonial mendapatkan intensif yang rendah.

Tebu merupakan tanaman komoditi ekspor bagi pemerintah kolonial Belanda. Periode 1830-an dan 1840-an merupakan tahap awal perkembangan penanaman tebu ketika sejumlah percobaan lapangan untuk menemukan daerah yang cocok. Hasil percobaan tersebut menemukan bahwa tebu cocok untuk lahan-lahan padi dengan penerapan sistem rotasi (A. M. Djuliati Suroyo dalam J. Thomas Lindblad (ed), 2002 : 122).

Karena posisi petani lemah diukur dari kapasitasnya yang harus menyesuaikan diri dengan sistem melalui pengorbanan tenaga dan waktu. Sementara pemerintah kolonial berusaha menyesuaikan dengan permiantaan pasar akan kebutuhan gula pada saat itu, sehingga petani sangat tertekan dalam pekerjaannya sebagai tenaga kerja yang tak bergaji. Pemerintah mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari hasil penanaman tebu dan diikuti oleh kepala desa.

Di antara tanaman ekspor, kopi dianggap paling stabil. Penanaman kopi telah memberi pemerintah kolonial penghasilan yang besar. Beberapa kondiri ekologis khusus membuat tanaman kopi menguntungkan yaitu kopi tidak ditanam pada areal-areal padi, yang berarti mengganggu tanaman pangan utama, tetapi ditegal atau tanah-tanah kering. Hal ini membuat tanaman tersebut bermanfaat karena tegal biasanya ditanami dengan tanaman pangan yang kurang penting seperti ubi jalar, ketela dan jagung.

Penanaman kopi diperlukan tenaga kerja yang banyak untuk membuka dan menggarap lahan serta menyiapkan bibit kopi. Setelah 3 tahun tanaman telah dewasa dan dapat menghasilkan buah setiap bulan. Sepanjang periode tersebut sekitar 50% rumah tangga petani terlibat dalam penanaman kopi. Pemerintah kolonial tidak mendapatkan kesulitan memerintah agar rakyat bekerja di perkebunan kopi. Kadang-kadang residen yang antusias menjalankan kemauannya sendiri dalam usaha memperluas penanaman kopi, jadi sangat memberatkan beban yang dipikul rakyat, tetapi ini merupakan kekecualian dari pada aturan (A. M. Djuliati Suroyo dalam J. Thomas Lindblad (ed), 2002 : 124).

BAB III

DAMPAK PELAKSANAAN TANAM PAKSA BAGI PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN RAKYAT PULAU JAWA

A.    Dampak Tanam Paksa

Tanam paksa adalah gagasan Gubernur Jenderal van den Bosch yang menganggap Indonesia sebagai wingewest bermanfaat atau koloni yang menguntungkan. Sistem tanam paksa adalah sebuah sistem eksploitasi ekonomi yang dipandang paling penting. Eksploitasi ini mampu mendanai pemerintah kolonial dan yang paling penting menyumbang bagi kekayaan negara di Belanda.

Sistem tanam paksa merupakan sistem manajemen perkebunan yang dikontrol pemerintah kolonial menggunakan tenaga kerja dan tanah petani. Sistem ini sebuah sistem industri agraris yang di dalamnya pemerintah kolonial memanipulasi kekuasaan dan pengaruhnya untuk mamaksa para petani mananam komoditas-komoditas ekspor. Para petani kemudia menyerahkan produk-produknya kepada pemerintah kolonial dengan upah yang rendah. Pemerintah memainkan dua peran yaitu menjadi pedagang dan penguasa.

Hal ini merupakan alasan utama sistem taman paksa dapat berhasil tanpa menciptakan beberapa keresahan sosial serius atau pemberontakan dan lagi pula sangat menguntungkan pemerintah kolonial serta pejabat-pejabat pribumi yang manfaatkan situasi. Sistem tanam paksa pada umumnya berhasil dalam memperoleh batig slot (saldo untung) yang besar. Terbukti dari angka-angka, antara tahun 1832-1867 saldo untung mencapai f. 967 juta, dan untuk 10 tahun berikutnya, tahun 1877 mencapai jumlah f. 287 juta. Dengan demikian jumlah total batig slot yang diperoleh negeri Belanda selama kuran glebih empat dasa warsa mencapai f. 784 juta (Nugroho Notosusanti, et, 1993 : 115-116), sesuatu angka yang sangat fantastis.

Dengan demikian sistem tanam paksa pada dasarnya suatu sistem eksploitasi yang sama seperti dilakukan oleh VOC sebelumnya. Dalam eksploitasi ini baik VOC maupun pemerintah kolonial memanfaatkan ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang terdapat di Jawa khususnya antara rakyat dan penguasa-penguasanya untuk kepentingan sendiri.

Dampak tanam paksa bagi orang –orang Jawa dan Sunda di seluruh Jawa sangat beragam. Bagi kalangan elit bangsawan di seluru Jawa, ini merupakan zaman yang benar-benar menguntungkan. Kedudukan mereka menjadi lebih aman dan penggantian secara turun-temurun untuk jabatan resmi menjadi norma. Mereka selalu membuat keuntungan dari persentase yang dibayarkan atas penyerahan hasil bumi (M. C. Ricklefs, 2005 : 264).

Tujuan utama pemerintah kolonial Belanda menempatkan dan memanfaatkan prestise tradisional agar mendapatkan administrasi murah. Dengan demikian perlahan para bangsawan yang tunduk pada kekuasaan Belanda akan meninggalkan kedudukan mereka sebagai pimpinan di dalam masyarakat, walaupun prestise mereka masih tetap kuat di kalangan penduduk desa.

Dampak dari penanaman paksa komoditi pertanian dianalisis sebagai berukut; pengembangan tebu dan perkebunan nila telah mengambil lahan, tenaga kerja dan air dari penanaman padi, sehingga merugikan penduduk setempat yang hanya mengandalkan padi sebagai tanaman subsistennya. Namun demikian adanya penduduk yang menjadi tenaga kerja akan mendapatkan upah. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, penduduk setempat mengembangkan hubungan simbiosis dengan penanaman tebu dan gula secara bergantian, tetapi petani akan dibebankan pada pengolahan tanah yang rusak akibat penanaman tebu.

Sesuatu yang perlu diambil dari sistem tanam paksa adalah ada nilai-nilai positif walau tidak sebanding dengan kesengsaraan rakyat akibat kekuasaan penguasa. Salah satunya adalah penduduk yang pernah dijadikan objek atau daerah eksploitasi mengenal jenis dan cara dari tanaman ekspor yang tentunya akan menjadi modal serta pengalaman mereka akan datang. Dengan adanya tanam paksa penduduk Jawa secara luas diperkenalkan dengan uang sebagai alat tukar dalam membeli barang, walaupun uang merupakan sesuatu yang sangat mahal bagi mereka.

Orang yang paling mendapatkan keuntngan dari sistem tanam paksa adalah para bangsawan dan pejabat-pejabat pribumi yang pada dasarnya terang-terangan mempraktekan kolusi dan korupsi setta manipulasi. Sehingga tidak haran bahwa yang menjadi dasar kesengsaraan rakyat adalah para bangsawan dan pejabat pribumi yang sengaja mencari keuntungan demi kepentingan kelompok dan individu

1.      Dalam bidang pertanian

Cultuurstelsel menandai dimulainya penanaman komoditi pendatang di Indonesia secara luas.Kopi dan the,yang semula hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas.Tebu,yang merupakan tanaman asli,menjadi popular pula setelah sebelumnya,pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman “tradisional”penghasil rempah – rempah seperti lada,pala,dan cengkeh.Kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian,dan secara umum peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian.walaupun demikian,baru setelah pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penelitian pertanian dilakukan secara serius

2.      Dalam bidang ekonomi

Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerjaan mengenal system upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk,mereka lebih mengutamakan system kerjasama dan gotongroyong terutama tampak di kota  - kota pelabuhan maupun di pabrik – pabrik gula.Dalam pelaksanaan tanam paksa,penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor,sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonisl secara paksa.dengan demikian hasil produksi tanaman ekspor bertambah,mengakibatkan perkebunan – perkebunan swasta tergiur untuk menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.

3.      Dalam bidang sosial

Dalam bidang pertanian,khususnya struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarab sebagai budak,melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang prinsipnya pada pemerataan dalam pembagian tanah.Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri.Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya,mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.

 

B.     Keuntungan Sistem Tanam Paksa Bagi Belanda

Bagi Belanda sistem tanam paksa sangat menguntungkan. Bahkan, keuntungan dari tanam paksa telah mampu mentransformasi negara Belanda menjadi negara industri dan perdagangan yang kokoh dan kuat. Modal tersebut didapat dari keuntungan tanam paksa (batig slot) di Jawa.

Tanam paksa telah membuat barang-barang hasil ekspor pertanian dan perkebunan Jawa menjadi kompetitif dengan barang-barang serupa dari Amerika Latin dan Hindia Barat yang didapatkan melalui sistem perbudakan modern.Untuk pemerintah colonial, sistem tanam paksa telah membawa keuntungan berupa: 11, 3 juta gulden pada tahun 1830. Kemudian keuntungan tersebut meningkat 66, 1 juta gulden pada 1831.

Menurut Burger, sejak 1832-1867 total saldo keuntungan (batig slot) yang diambil dari Jawa sejak 823 juta gulden. Dengan modal sedemikian, Belanda mempunyai cukup modal untuk membayar lunas semua hutang VOC dan merombak perekonomian nasional mereka untuk menyalurkan kredit dalam rangka menumbuhkan pengusaha swasta nasional mereka. Bahkan, pada tahun 1851-1860 Hindia Belanda menyumbang 30 persen dari total pendapatan negeri Belanda (Simarmata:2002).

C.      Akibat Tanam Paksa Bagi Masyrakat Pulau Jawa

Bagi masyarakat Jawa keuntungan besar yang dinikmati oleh Belanda adalah malapetaka besar. Bahkan, sistem tanam paksa tetap meninggalkan bekas-bekasnya sosial yang mendalam hingga saat ini.Kemiskinan yang mendalam dan akut dialami oleh rakyat Jawa. Di Semarang, Cirebon dan Demak dilaporkan sepanjang 1849-1850 terjadi bencana kelaparan hebat yang telah mengakibatkan 200.000 korban meninggal atau terpaksa pindah ketempat lain.

Namun, beberapa akibat sosial tanam paksa tersebut adalah yang bisa kita periksa adalah:

1.      Pengambil alihan tanah sikep menjadi milik desa dan membagikan tanah-tanah sikep kepada para numpang dan bujang tersebut telah melahirkan petani rumah tangga dengan kepemilikan tanah pertanian yang kecil. Para petani kecil ini masih dibebani dengan kerja tambahan tersebut sehingga tidak dapat mengembangkan diri meski mempunyai tanah garapan yang dapat mereka wariskan kepada keturunan mereka.

2.      Kewajiban-kewajiban kerja dan kewajiban penanaman tersebut telah mendorong kelahiran penduduk yang cepat di kalangan petani untuk menurunkan beban kerja keluarga.

3.      Sementara itu, secara politik sistem ini juga telah menghidupkan pemerintahan Desa menjadi struktur pemerintahan efektif mengontrol administrasi kewilayahan dan penduduk. Sistem ini juga menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa menjadi sangat otoriter.

4.      Masyarakat petani mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertahan hidup dengan mempekerjakan perempuan dan anak-anak mereka. Lahan pekarangan secara teori memang tidak dihitung pajaknya.

5.      Sistem tanam paksa telah menutup peranan ekonomi kalangan swasta untuk tumbuh dan berperan baik dari kalangan priayi, tionghoa, arab maupun golongan pengusaha Belanda sendiri.

6.      Tanam paksa juga telah melahirkan pengistilahan baru dalam lapisan-lapisan di masyarakat petani. Istilah-istilah kuli kenceng (kewajiban penuh kerja bakti), kuli setengah kenceng (tidak bertanggung jawa penuh) telah menggantikan istilah sikep dan numpang. Sebab, semua pemilik tanah wajib menjalankan kerja bakti di tanah-tanah cultuurstelsel.

BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Sistem tanam paksa pada abad ke-19 merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengeksploitasi potensi ekonomi demi mencapai keuntungan maksimum dengan cara yang paling ekonomis dan efektif. Sistem ini menghasilkan keuntungan besar untuk negeri induk, negara kolonial dan dengan cara paling sederhana juga menguntungkan kaum tani, sekalipun dalam tingkat yang bervariasi sesuai dengan status sosial.

Sistem tanampaksa mempunyai dampak positif dan negatif bagi petani. Berdampak positif dalam artian menawarkan penghasil tambahan bagi petani dengan ekspansi luas lahan padi dan diversifikasi kesempatan kerja. Dampak negatif dalam pengertian membebani masukan kerja wajib yang besar pada petani baik tanpa sejumlah imbalan uang atau pada sisi terbaik dengan imbalan kecil.

Sistem tanam paksa telah membantu perkembangan pola pembangunan ekonomi yang memaksakan perubahan sosial pada masyarakat petani abad ke-19. Perumahan melibatkan kesenjangan yang lebar antara elit desa dan kelas-kelas yang lebih rendah dari kaum tani.

DAFTAR PUSTAKA

J. Thomas Lindblad (ed). 2002. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia; A. M. Djuliati Suroyo. Penanaman Negara di Jawa dan Negara Kolonial. Yogyakarta : Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar.

Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta : Balai Pustaka.

M. C. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : Serambi

Sartono Kartodirdjo. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Penerbit : PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Amrin Imran.Saleh A.Djamhari. 1998. Sejarah Nasional dan Umum. Dicetak oleh : PT.Balai Pustaka ( Persero)

Wikipedia bahasa Indonesia,ensiklopedia bebas. http://id. Wikipedia .org/wiki/Cultuurstelsel/ .Internet 04 April 2011

Eka Jaya. file:///D:/bahan tanam paksa/tanam-paksa.htm. Rabu, April 14, 2010. Tanam Paksa:Pelaksanaan dan Dampak .Internet 24 April 2011